portal kabar – Retreat Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, diklaim tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan ini, yang berlangsung dari 24 hingga 27 Oktober 2024, sepenuhnya dibiayai oleh dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Agenda semi militer yang bertajuk ‘The Military Way’ ini dimaksudkan sebagai momen untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan para menteri serta pejabat lainnya terhadap pemerintahan baru Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Selama kegiatan ini, para menteri menikmati fasilitas akomodasi yang sangat mewah. Terdapat sekitar 120 tenda yang disiapkan untuk mereka, yang terletak di Borobudur Golf Magelang. Tenda-tenda tersebut dilengkapi dengan berbagai kenyamanan, termasuk ruang tamu, pendingin ruangan, dan fasilitas tidur yang sangat nyaman.
Meskipun Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, telah mengonfirmasi bahwa tidak ada penggunaan APBN, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pejabat publik. Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Achmad Hanif Imaduddin, menekankan bahwa penggunaan dana pribadi untuk kegiatan yang berkaitan dengan negara tidak dapat dibenarkan.
Felia Primaresti dari The Indonesian Institute (TII) juga menganggap pembiayaan retreat dari dana pribadi sebagai suatu masalah. Hal ini dapat mengaburkan batas antara kegiatan pribadi dan agenda pemerintahan, serta mengurangi aspek transparansi dan akuntabilitas.
Ketiadaan transparansi dalam pembiayaan ini dapat menciptakan persepsi bahwa kegiatan tersebut tidak sepenuhnya untuk kepentingan publik. Badiul Hadi dari FITRA menambahkan bahwa meskipun niat Prabowo mungkin baik, tetap saja harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan penyelenggara negara.
Penggunaan dana pribadi untuk kegiatan resmi bisa menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika ada kontribusi dari pihak ketiga. Felia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap kegiatan yang melibatkan pejabat negara, agar tidak merusak kepercayaan masyarakat.
Secara keseluruhan, meskipun Prabowo memiliki kekayaan pribadi yang besar, penggunaan dana pribadi dalam konteks kenegaraan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan demi kepentingan publik, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang.
pram
