portal kabar – Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengadakan rapat koordinasi (rakor) sebagai persiapan untuk Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Bekasi. Rapat ini dihadiri oleh Tim Survei yang terdiri dari Penanggung Jawab Teknis, Enumerator, dan Updater program SSGI.
Survei Status Gizi Indonesia adalah program nasional yang bertujuan untuk memantau dan menganalisis kondisi gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Data yang diperoleh dari survei ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah gizi buruk, kekurangan gizi, serta stunting.
Rakor ini dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Jaoharul Alam, yang didampingi oleh Asisten Daerah 1 Sri Enny Mainiarti, Kepala Dinas Kesehatan dr Alamsyah, Kepala DPPKB Firzawati, serta dihadiri oleh para Kepala Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis PPKB. Acara berlangsung di Ruang KH.R Ma’mun Nawawi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Kamis, (03/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Jaoharul Alam menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi akan melaksanakan survei mengenai status gizi pada tahun 2024, yang telah disiapkan dengan baik. Ia menambahkan, “Bappeda sudah memperoleh informasi sejak jauh-jauh hari, sehingga kami memberikan informasi ini kepada para kepala Puskesmas, camat, dan kepala desa untuk melakukan persiapan dalam mendampingi petugas survei dari Sucofindo dan tim yang akan turun ke lapangan, sesuai dengan sasaran yang diinginkan.”
Jaoharul Alam berharap pendampingan survei dapat berlangsung lancar dan sejalan dengan program-program penanganan stunting yang telah dilaksanakan bersama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Ia menjelaskan bahwa tujuan survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang terukur mengenai status gizi balita, dari stunting hingga obesitas. Survei ini akan dilakukan di 21 kecamatan, 75 desa, dan 85 blok sensus di Kabupaten Bekasi.
“Dengan adanya SSGI, kami berharap para pemangku kepentingan memahami mekanisme yang ada. Oleh karena itu, kami mengumpulkan semua pihak hari ini untuk menunjukkan komitmen dukungan stakeholder dalam mengawal pelaksanaan survei ini agar prosesnya berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Jaoharul Alam menekankan bahwa survei ini akan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan di masa mendatang dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. “Informasi yang diperoleh dari pengolahan data ini akan membantu dalam merancang rencana jangka panjang, khususnya dalam penanganan stunting di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Dia juga mengimbau kepada para kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan DPPKB untuk memberikan dukungan kepada tim survei serta stakeholder di wilayah masing-masing. Survei ini direncanakan berlangsung selama 10 hari.
pram