portal kabar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap agar Kementerian ATR/BPN dapat terus melanjutkan upaya kerasnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang di era pemerintahan yang baru.
“Saya percaya kita semua menyadari betapa pentingnya masalah pertanahan dan tata ruang ini. Masyarakat menaruh harapan besar pada Kementerian ATR/BPN, dan kita perlu terus melanjutkan kerja keras ini. Saya ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini ke depan,” ungkap AHY dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Rabu.
Dia menjelaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden RI Jokowi akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024, di mana pada saat itu pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai menjalankan tugas dan amanah selama lima tahun ke depan.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bersyukur atas perjalanan yang telah kita lalui bersama. Walaupun waktu terasa singkat, hanya delapan bulan, saya tetap mensyukuri momen kebersamaan ini dengan keluarga besar ATR/BPN dari seluruh Indonesia. Saya merasa bangga menjadi bagian dari semua ini,” tambahnya.
“Kita berharap ATR/BPN semakin maju, semakin sukses, dan semakin mampu melayani masyarakat dalam berbagai urusan pertanahan dan tata ruang. Saya ingin terus berkontribusi dalam perjuangan ini. Di mana pun saya ditugaskan di masa depan, saya tidak akan melupakan momen kebersamaan ini, dan saya berkomitmen untuk terus berjuang bersama rekan-rekan di ATR/BPN,” lanjutnya.
Di tengah masa transisi pemerintahan saat ini, AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tetap fokus pada tugas pokoknya. Salah satu contohnya adalah keberhasilan dalam mengungkap tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Saya rasa tidak ada kata berhenti. Kami akan tetap fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan, termasuk melanjutkan Reforma Agraria dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui kepastian hukum atas tanah di seluruh pelosok tanah air,” tegasnya.
Sebagai informasi, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Di akhir periode ini, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali melawan mafia tanah dengan mengungkap dua kasus tindak pidana pertanahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
AHY mengungkapkan bahwa dua kasus tersebut memiliki total potensi kerugian negara dan masyarakat yang bisa diselamatkan mencapai Rp183,5 miliar.
Untuk kasus pertama, lima orang mafia tanah telah ditetapkan sebagai tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli. Dari tindakan ini, total kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp4 miliar.
Sementara untuk kasus kedua, dua orang tersangka terlibat dengan modus pemalsuan yang menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertifikat. Total potensi kerugian yang berhasil diselamatkan dari kasus ini lebih dari Rp179 miliar, yang berasal dari kerugian riil, kerugian fiskal, dan potensi kerugian proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.
pram